Marunggai’s Blog

KEDUDUKAN HAK ULAYAT YANG TELAH MENJADI HAK GUNA USAHA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA

Posted on: April 27, 2009

 KEDUDUKAN HAK ULAYAT YANG TELAH MENJADI HAK GUNA USAHA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA 

NOMOR 5 TAHUN 1999 

 

Oleh : SYAFRIL, SH., MH.[1]

 

 

I. PENGANTAR

            Undang-Undang Nomor Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan unifikasi hukum yang mengatur masalah agraria di Indonesia sejak tahun 1960 sampai saat ini. Dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

            Sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) di atas, Pasal 16 mengatur lebih lanjut mengenai hak-hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang ataun badan-badan hukum. Hak-hak tersebut adalah :

a. hak milik;

b. hak guna usaha;

c. hak guna bangunan ;

d. hak pakai;

e. hak sewa;

f. hak membuka tanah;

g. hak memungut hasil hutan;

            Khusus mengenai hak guna usaha diatur lebih lanjut dalam Pasal 28 – 34 UUPA dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.

            Menurut Pasal 28 ayat 1 UUPA, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Pasal 29 menentukan bahwa jangka waktu yang dapat diberikan untuk hak guna usaha paling lama 60 tahun setelah dilakukan perpanjangan. Kalau tidak diberikan perpanjangan, maka jangka waktunya hanya 25 tahun dan untuk perusahaan-perusahaan dengan usaha tertentu dapat diberikan jangka waktu paling lama 35 tahun.

            Berdasarkan pengertian hak guna usaha tersebut di atas, maka tanah yang dapat diperuntukkan untuk hak guna usaha adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sedangkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara sangat terbatas sekali bahkan sudah tidak ada lagi. Tanah yang luas untuk usaha pertanian/perkebunan hanya dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Oleh karena itu (selama ini) dilakukanlah penyerahan hak atas tanah oleh masyarakat hukum adat melalui kepala adat setempat kepada negara dengan membayar rekognisi (pengisi adat) sehingga tanah tersebut jatuh menjadi tanah negara dan baru kemudian diberikan kepada perusahaan dengan hak guna usaha.

            Pada zaman orde baru yang penuh dengan penekanan, intimidasi dan sebagainya masyarakat tidak berani mengemukakan pendapat yang sifatnya tidak setuju dengan kebijaksanaan pemerintah, apalagi menentangnya karena akan berakibat fatal bagi yang bersangkutan. Dengan berakhirnya era orde baru, maka lahirlah  era reformasi. Reformasi terjadi di segala bidang kehidupan, sehingga di dalam setiap kesempatan akan selalu keluar istilah reformasi dimana rakyat mulai berani mengeluarkan isi hati dan pendapatnya bahkan kadang-kadang rakyat telah berani melakukan hujatan-hujatan yang ditujukan kepada pemerintah sehingga seakan-akan reformasi identik dengan kebebasan yang tanpa batas (Syafril, 2000 : 2), termasuk dalam hal ini adalah mengungkit kembali eksistensi hak guna usaha yang berasal dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Oleh pemerintah dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 tahun 1999 tentang  Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam persoalan ini permasalahannya adalah bagaimana kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat yang telah menjadi hak guna usaha setelah keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tersebut di atas?. Apakah hak ulayat tersebut setelah berakhir jangka waktu hak guna usaha  akan tetap menjadi tanah negara atau kembali menjadi hak ulayat?

 

II. KEDUDUKAN HAK GUNA USAHA SELAMA INI

            Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hak guna usaha diatur dalam Pasal 28 – 34 UUPA dan diatur lebih lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Pasal 28 UUPA dengan tegas menyatakan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dengan demikian tanah dengan hak milik tidak dapat diberikan dengan hak guna usaha. Jadi hak guna usaha tidak dapat terjadi atas suatu perjanjian antara pemilik suatu hak milik dengan orang lain (A.P. Parlindungan, 1990 : 126).

            Pada zaman orde baru dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun-nya, dilakukanlah pembangunan di segala bidang baik berupa pembangunan fisik maupun pembangunan ekonomi khususnya pembangunan sektor pertanian dan perkebunan. Untuk pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan tersebut diperlukan tersedianya tanah yang luas dengan hak guna usaha dimana tanah tersebut berasal dari tanah negara. Kenyataannya tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sangat terbatas, sedangkan untuk pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan memerlukan tanah yang sangat luas, minimal 5 hektar, bahka dalam Penjelasan UUPA ditegaskan bahwa tanah hak guna usaha yang luasnya  25 hektar atau lebih harus ada investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik. Jadi hak guna usaha dengan investasi modal oleh investor diberikan minimal 25 hektar.

            Berdasarkan kenyataan bahwa tanah yang dikuasai langsung oleh negara sangat terbatas, maka hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih luas merupakan salah satu cara untuk mendapatkan tanah bagi pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan. Memang Pasal 3 UUPA memberikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa  serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang  dan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa misalnya berdasarkan hak ulayat yang bersumberkan hukum adat, masyarakat-masyarakat hukum adat yang bersangkutan menghalang-halangi pemberian hak guna usaha yang dilakukan oleh pemerintah, jika pemerintah misalnya hendak melaksanakan pembukaan secara besar-besaran dan teratur dalam rangka proyek-proyek besar untuk penambahan makanan, perkebunan dan transmigrasi, maka hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tidak boleh dijadikan penghalang. Jika hak ulayat dari masyarakat hukum adat ini dapat menghambat dan menghalang-halangi suatu usaha pemerintah, maka kepentingan umum akan kalah terhadap kepentingan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Ini tidak dapat dibenarkan, dengan lain perkataan, kepentingan suatu masyarakat hukum adat harus dapat dikesampingkan demi kepentingan nasional dan negara yang lebih luas (Gautama, 1981 : 26).

            Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hak guna usaha di atur dalam Pasal 28 – 34 UUPA dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Pasal 28 UUPA dengan tegas menyatakan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dengan demikian tanah hak milik tidak dapat diberikan dengan hak guna usaha, sehingga hak guna usaha tidak dapat terjadi atas suatu perjanjian antara pemilik suatu hak milik dengan orang lain (Parlindungan, 1990 : 126).

            Pada zaman pemerintahan Orde Baru dengan pencanangan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), dilakukanlah pembangunan di segala bidang, terutama sektor ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian dan perkebunan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan melalui Repelita, terutama sektor pertanian dan perkebunan, negara memerlukan tanah yang luas untuk diberikan dengan hak guna usaha, sedangkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara sangatlah terbatas sekali bahkan tidak ada lagi yang dapat diperuntukkan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan bagi pengusaha (investor). Tanah yang masih tersedia dan cukup luas adalah hak ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dengan perantaraan penguasa/ketua adatnya. Oleh karena itu ketentuan Pasal 3 UUPA, yang katanya sebagai bentuk pengakuan terhadap hak ulayat, tetapi pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan kepetingan nasional dan negara. Kalau negara menghendaki untuk keperluan pertanian dan pekebunan, maka masyarakat hukum adat tidak boleh menghalang-halanginya, karena kalau hal itu terjadi maka berarti masyarakat hukum adat telah menghalang-halangi pembangunan nasional yang merupakan kepentingan umum. untuk mewujudkan lebih operasional dari ketentuan Pasal 3 UUPA tersebut, oleh Pemerintah dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Menurut Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi.

            Dalam pelaksanaan pembebasan tanah menurut Permendagri tersebut harus dilakukan melalui suatu panitia pembebasan tanah dimana panitia tersebut dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku dengan azas musyawarah antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam musyawarah kedudukan para pihak adalah sama. Adanya Panitia Pembebasan Tanah berperan sebagai mediator antara pihak yang memerlukan tanah dengan sipemilik atau penguasa tanah. Tetapi yang sering terjadi pihak panitia pembebasan tanah berpihak kepada yang memerlukan tanah, bahkan kadang-kadang dalam musyawarah, Panitia Pembebasan Tanah seakan-akan sebagai wakil pihak yang memerlukan tanah (Syafril, 1996 : 18).

            Setelah dilakukan pelepasan hak oleh pemilik atau penguasa hak atas tanah, maka tanah tersebut menjadi tanah Negara dan Pemerintah akan memberikan tanah tersebut kepada pengusaha (investor) dengan hak guna usaha. Namun seharusnya pembebasan tanah untuk keperluan swasta (pertanian dan perkebunan) pada azasnya harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan denagn pemberian ganti rugi dengan berpedoman kepada azas musyawarah.

            Mengenai jangka waktu hak guna usaha Pasal 29 UUPA paling lama 60 tahun, termasuk perpanjangannya. Kalau hak guna usaha tidak diperpanjang, jangka waktunya paling lama hanya 35 tahun. Setelah habis jangka waktu 35 tahun tersebut, atau 60 tahun setelah diperpanjang, maka hak guna usaha hapus atau berakhir. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, dimana setelah jangka waktu hak guna usaha dan perpanjangannya berakhir (60 tahun), menurut Pasal 8 ayat (2) kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak guna usaha di atas tanah yang sama (Harsono, 2000 : 74).

            Setelah berakhirnya atau hapusnya hak guna usaha, UUPA secara eksplisit tidak mengatur mengenai status atau kedudukan tanah  hak guna usaha tersebut. Namun kenyataanya selama ini, hak guna usaha yang telah berakhir,  tanahnya tetap menjadi tanah negara, tidak kembali menjadi hak ulayat walapun tadinya tanah tersebut berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini akan berakibat suatu saat habisnya hak ulayat masyarakat hukum adat dari permukaan bumi Indonesia. Hal ini memang disengaja oleh pemerintah dengan adanya ketentuan Pasal 3 UUPA yang seakan-akan mengakui eksistensi hak ulayat, tetapi sebenarnya menghendaki habisnya hak ulayat.

            Kalau dalam UUPA tidak secara tegas diatur tentang status atau kedudukan hak guna usaha yang telah berakhir, tetapi dalam Peraturan pemerintah Nomor 40 tahun 1996 secara tegas dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (2) bahwa dengan hapusnya hak guna usaha mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara.

III. KEDUDUKAN HAK GUNA USAHA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN  MENTERI NEGARA AGRARIA  NOMOR 5 TAHUN 1999

            Dengan lengsernya Suharto dari kursi kepresidenan berakhirlah era kepemimpinan yang penuh dengan pengekangan dan kebabasan mengeluarkan pendapat. Muncullah era reformasi atau identik dengan era kebebasan, dimana istilah reformasi telah melenceng dari pengertian yang sesungguhnya, sehingga reformasi diindentikkan dengan kebebasan yang tanpa batas.

            Dengan telah bebasnya orang mengeluarkan pendapat, maka hal-hal yang dalam masa pemerintahan Orde Baru merupakan hal yang tabu, sekarang sudah merupakan hal yang biasa saja. Khususnya dalam masalah hak ulayat yang selama ini telah dilepaskan kepemilikan atau penguasaannya, diungkit kembali oleh sebagian masyarakat yang merasa pelepasannya atau pembebasannya dilakukan dengan paksaan atau intimidasi. Hal ini mencemaskan para investor yang telah mengeluarkan modal yang besar untuk melakukan investasi dengan membuka usaha perkebunan dengan hak guna usaha atas izin pemerintah sebelumnya. Kasus-kasus seperti ini tidak jarang menimbulkan persengketaan antara bekas pengusasa hak ulayat atau ahli warisnya dengan pengusaha.

            Salah satu caranya adalah dengan dikeluarkannya oleh Pemerintah Paeraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang terdiri atas 6 pasal. Pasal 1 angka 1 mencantumkan pengertian hak ulayat yaitu kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

            Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa dengan keluarnya Permenag Nomor 5 tahun 1999 ini, merupakan alat untuk mematikan hak ulayat itu sendiri. Menurut pendapat tersebut, hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan dalam Pasal 3 yang menyatakan pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 :

1.      sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria;

2.      merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.

            Menurut Pasal 2, pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

a)      terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;

b)      terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan

c)      terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

            Dalam suatu sosialisasi mengenai Permenag Nomor 5 tahun 1999 ini pada tahun 2000 di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat dinyatakan oleh Deputy Kepala Badan Pertanahan Nasional bahwa dengan berlakunya Permenag Nomor 5 Tahun 1999 ini, hak ulayat semakin kuat keberadaannya. Hal ini disebabkan karena Hak Guna Usaha yang berasal dari hak ulayat masyarakat hukum adat yang telah berakhir jangka waktunya dapat kembali menjadi hak ulayat. Kalau akan diperpanjang Hak Guna Usahanya haruslah berdasarkan persetujuan baru antara masyarakat hukum adat dengan pemegang Hak Guna Uasaha tersebut. Demikian pula terhadap pelepasan hak ulayat untuk keperluan pertanian atau perkebunan dan keperluan lainnya yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktunya habis atau tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau diterlantarkan sehingga Hak Guna Usaha tersebut hapus, maka penggunaan selanjutnya haruslah dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Demikian secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (3) Permenag Nomor 5 tahun 1999 tersebut.

 

 

 

 

IV. KESIMPULAN

            Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan Hak Guna Usaha yang berasal dari hak ulayat masyarakat hukum adat yang dilepaskan kepemilikan atau penguasaannya berdasarkan ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 serta praktek pelaksanaannya yang terjadi selama ini, tanah tersebut tetap menjadi tanah negara. Kalau jangka waktunya berakhir maka tanah tersebut tetap kembali menjadi tanah negara. Namun setelah keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999, kedudukan tanah Hak Guna Usaha yang berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat apabila jangka waktunya telah berakhir atau Hak Guna Usaha tersebut hapus berdasarkan ketetentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tanah yang telah dilepaskan tersebut kembali menjadi hak ulayat masyarakat hukum adat, bahkan terhadap penggunaan hak ulayat untuk usaha pertanian atau perkebunan yang memerlukan Hak Guna Usaha dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu. Jadi tidak perlu hak ulayat tersebut jatuh menjadi tanah negara lebih dulu sebagaimana yang terjadi selama ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

 

 

Gautama, Soedargo, 1981, Tafsiran Undang-Undang Pokok Araria, Cetakan Kelima, Penerbit Alumni, Bandung.

 

Harsono, Boedi, 2000, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djambatan Jakarta.

 

Parlindungan, A.P.,  1990, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Penerbit Alumni, Bandung.

 

Syafril, 1996, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pertanahan dan Pelaksanaannya, Makalah Disajikan Dalam Seminar Sehari Hak Azasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Tanggal 13 April 1996.

 

Syafril, 2000, Pengaruh “Back To Nagari” Sebagai Bias Reformasi Terhadap Kehidupan Rakyat Dipandang Dari Sudut Hukum, Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Aplikasi Otonomi Daerah Yang Seluias-luasnya Menuju Restrukturisasi  “Back To Nagari”, Tanggal 17 – 18 Juni 2000 di Padang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]  Dosen Tetap Kopertis Wil. X Padang, dpk. pada Universitas Bung Hatta Padang

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


  • Mr WordPress: Hi, this is a comment.To delete a comment, just log in, and view the posts' comments, there you will have the option to edit or delete them.
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: