Marunggai’s Blog

FUNGSI SERTIFIKAT HAK (MILIK) ATAS TANAH

 BAGI PEMILIKNYA MENURUT UUPA

Oleh  :  Syafril, S.H., M.H.

 

I. PENDAHULUAN

            Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat dengan UUPA, merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pertanahan di Indonesia sejak empat puluh tahun yang silam. Tujuan dari UUPA itu sendiri sebagaimana yang dicantumkan dalam Penjelasan Umumnya adalah :

1.      Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;

2.      Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;

3.      Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

            Berdasarkan tujuan pokok UUPA tersebut di atas diatur macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh setiap orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain ataupun badan hukum. Menurut Pasal 16 UUPA, hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai dan diberikan kepada setiap orang dan atau badan hukum adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lain sebagainya.

            Yang dimaksud dengan  hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 UUPA), sedangkan hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu (paling lama enampuluh tahun), guna perusahaan pertanian (perkebunan), perikanan atau peternakan (Pasal 28), dan hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan  atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (Pasal 35)

            Kalau diperhatikan, maka hak milik atas tanah memberikan kewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan dengan jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu, sedangkan hak guna usaha hanya untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan pertanian (perkebunan), perikanan atau peternakan. Demikian pula dengan hak guna bangunan hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah milik orang lain atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

            Menurut Boedi Harsono bahwa walaupun semua hak atas tanah memberikan kewenangan untuk menggunakan tanah yang dihaki, tetapi sifat-sifat khusus haknya, tujuan penggunaan tanahnya dan batas waktu penggunaannya merupakan pembeda antara hak yang satu dengan hak yang lain. Hak milik misalnya, sebagai hak yang terkuat dan terpenuh diantara hak-hak atas tanah yang lain, boleh digunakan untuk segala keperluan yang terbuka bila dibandingkan dengan hak-hak atas tanah yang lain, tanpa batas waktu tertentu. Lain halnya dengan hak guna bangunan, hanya terbuka penggunaan tanahnya untuk keperluan membangun dan memiliki bangunan, dengan jangka waktu yang terbatas[1]

            Dari semua jenis hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, maka hak milik merupakan hak yang penggunaannya tidak ditentukan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

            Terhadap hak-hak atas tanah tersebut di atas, undang-undang mewajibkan kepada pemegang hak untuk mendaftarkannya. Menurut Pasal 19 UUPA, untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan haknya, serta pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Masalahnya sekarang adalah bagaimana fugsi sertifikat hak (milik) atas tanah bagi pemiliknya menurut UUPA?

 

II. PENDAFTARAN TANAH

a. Pengertian

            Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menjamin kepastian hukum diadakan pendaftaran tanah di seluiruh wilayah R.I. menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 19 UUPA). Adapun peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Pasal 19 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai ganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

            Yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, melipti pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

b. Azas Pendaftaran Tanah

 

       Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka[2].

1.      Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama para pemegang hak atas tanah.

2.      Azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum.

3.      Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak yang memerlu-kan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaran pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.

4.      Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksana-annya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya.Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian hari.

5.      Azas terbuka dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.

 

c. Tujuan Pendaftaran Tanah.

Ada 3 (tiga) tujuan pendaftaran tanah , yaitu :

1.    Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan

2.    Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.

3.    Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.     

       Khusus untuk tujuan pendaftaran tanah pertama yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum, meliputi [3]:

a)      Kepastian mengenai subyek hukum hak atas tanah (orang atau badan hukum)

b)      Kepastian mengenai letak, batas, ukuran/luas tanah atau disebut kepastian mengenai obyek hak.

c)      Kepastian hak atas tanah, yakni jenis/macam hak atas tanah yang menjadi landasan hukum antara tanah dengan orang atau badan hukum.

d.  Kegunaan Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah mempunyai kegunaan ganda, artinya di samping berguna bagi pemegang hak, juga berguna bagi pemerintah.

1.      Kegunaan bagi pemegang hak [4]:

a)      Dengan diperolehnya sertifikat hak atas tanah dapat memberikan rasa aman karena kepastian hukum hak atas tanah;

b)      Apabila terjadi peralihan hak atas tanah dapat dengan mudah dilaksanakan;

c)      Dengan adanya sertifikat, lazimnya taksiran harga tanah relatif lebih tinggi dari pada tanah yang belum bersertifikat;

d)      Sertifikat dapat dipakai sebagai jaminan kredit;

e)      Penetapam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak akan keliru.

2.  Kegunaan bagi pemerintah :

a)      Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah berarti akan menciptakan terselenggarakannya tertib administrasi di bidang pertanahan, sebab dengan terwujudnya tertib administrasi pertanahan akan memperlancar setiap kegiatan yang menyangkut tanah dalam pembangunan di Indonesia[5].

b)      Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, merupakan salah satu cara untuk mengatasi setiap keresahan yang menyangkut tanah sebagai sumbernya, seperti pendudukan tanah secara liar, sengketa tanda batas dan lain sebagainya[6].

e. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah..

Pelaksanaan pendaftaran meliputi kegiatan tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah

1.      Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

a)      Pengumpulan dan pengolahan data fisik

b)      Pembuktian hak dan pembukuannya

c)      Penerbitan sertifikat.

d)      penyajian data fisik dan data yuridis.

e)      Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

2.   Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :

a)      Pendaftaran peralihan hak dan pembeban hak.

b)      Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya

       Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah pendaftaran tanah yang didasarkan pada suatu rencana kerja pemerintah dan dilaksanakan dalam suatu wilayah yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan atau permohonan pihak yang berkepentingan.

       Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah sedangkan masyarakat (pemegang hak atas tanah) berkewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanah tersebut (Pasal 23, Pasal 32 dan {Pasal 38 UUPA).

 

III. SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

            Undang-undang tidak memberikan pengertian yang tegas mengenai sertifikat hak atas tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat adalah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kalau dilihat Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, maka sertifikat itu merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

            Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

            Selain pengertian sertifikat yang diberikan oleh undang-undang secara otentik, ada juga pengertian serttifikat yang diberikan oleh para sarjana. Salah satunya adalah K. Wantjik Saleh yang menyatakan bahwa sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang entuknya ditetapkan oleh Menteri[7].

            Dari pengertian di atas penulis berpendapat bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang dijilid dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, dimana data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

            Dari uraian di atas, maka sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, berarti bahwa selama tidak dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam buku sertifikat  harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut. Dengan demikian sertifikat sebagai akte otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam arti bahwa hakim harus terikat dengan data yang disebutkan dalam sertifikat itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.

            Mengapa sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, tidak sebagai alat bukti mutlak? Hal ini berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh hukum pertanahan Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yakni sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Jadi tidak sistem publikasi positif, karena menurut sistem publikasi positif adalah apa yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak Pihak ketiga (yang beriktikad baik) yang bertindak atas dasar bukti-bukti tersebut tidak mendapat perlindungan, biarpun kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya tidak benar[8].

            Menurut Boedi Harsono, sistem pendaftaran tanah Indonesia ialah sistem publikasi negatif dengan tendens positif. Pengertian negatif adalah keterangan-keterangan yang ada itu jika ternyata tidak benar masih dapat diubah dan dibetulkan, sedangkan pengertian dengan tendens positif adalah bahwa para petugas pendaftaran tanah tidak bersikap pasif, artinya mereka tidak menerima begitu saja apa yang diajukan dan dikatakan oleh pihak-pihak yang meminta pendaftaran. petugas pelaksana diwajibkan untuk mengadakan pembuktian seperlunya (terhadap hak-hak atas tanah yang didaftar tersebut) untuk mencegah kekeliruan[9].

Demikian pula pendapat Parlindungan bahwa pengertian negatif tidak berarti Kantor Pendaftaran Tanah (Kantor Pertanahan, penulis) akan gegabah menerima permohonan pendaftaran tanah, tetapi selalu harus melalui suatu pemeriksaan, sehingga kadangkala pendaftaran (tanah) di Indonesia sekarang ini adalah pendaftaran yang negatai bertendensi positif[10].

 

IV. KESIMPULAN

            Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fugsi sertifikat hak atas tanah (hak milik) menurut UUPA merupakan alat bukti yang kuat bagi pemiliknya, artinya bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam buku sertifikat  harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut. Dengan demikian sertifikat sebagai akte otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pemiliknya, dimana hakim harus terikat dengan data yang disebutkan dalam sertifikat itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.

 


                [1] Boedi Harsono, 1994, (Edisi Revisi), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Penerbit Djambatan, Jakarta, halaman 225

 

 

                [2] Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Penjelasannya.

 

 

                [3] R. Soeprapto, 1986, Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek, Tanpa Penerbit, Jakarta, halaman  322.

                [4] R. Soeprapto, Ibid, halaman 324

 

 

                [5] Departemen Penerangan R.I., 1982, Pertanahan Dalam Era Pembangunan Indonesia, halaman 110

                [6] Maria S.W. Sumardjono, 1982, Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria, Penerbit Andy Offset, Yogyakarta, halaman 21.

 

 

                [7] K. Wantjik Saleh, 1977, Hak Anda Atas Tanah, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 64.

 

 

                [8] Syamsul Bahri, 1981, Hukum Agraria Indonesia Dulu dan Kini, Penerbit Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang, halaman  22.

                [9] Boedi Harsono, 1971, Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya, Bagian Pertama, Jilid Pertama, Penerbit Djamabatan, Hakarta, halaman 50.

 

                [10] A.P. Parlindungan , 1990, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Cetakan Kelima, Penerbit Alumni, Bandung, halaman  97.

 

 KEDUDUKAN HAK ULAYAT YANG TELAH MENJADI HAK GUNA USAHA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA 

NOMOR 5 TAHUN 1999 

 

Oleh : SYAFRIL, SH., MH.[1]

 

 

I. PENGANTAR

            Undang-Undang Nomor Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan unifikasi hukum yang mengatur masalah agraria di Indonesia sejak tahun 1960 sampai saat ini. Dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

            Sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) di atas, Pasal 16 mengatur lebih lanjut mengenai hak-hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang ataun badan-badan hukum. Hak-hak tersebut adalah :

a. hak milik;

b. hak guna usaha;

c. hak guna bangunan ;

d. hak pakai;

e. hak sewa;

f. hak membuka tanah;

g. hak memungut hasil hutan;

            Khusus mengenai hak guna usaha diatur lebih lanjut dalam Pasal 28 – 34 UUPA dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.

            Menurut Pasal 28 ayat 1 UUPA, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Pasal 29 menentukan bahwa jangka waktu yang dapat diberikan untuk hak guna usaha paling lama 60 tahun setelah dilakukan perpanjangan. Kalau tidak diberikan perpanjangan, maka jangka waktunya hanya 25 tahun dan untuk perusahaan-perusahaan dengan usaha tertentu dapat diberikan jangka waktu paling lama 35 tahun.

            Berdasarkan pengertian hak guna usaha tersebut di atas, maka tanah yang dapat diperuntukkan untuk hak guna usaha adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sedangkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara sangat terbatas sekali bahkan sudah tidak ada lagi. Tanah yang luas untuk usaha pertanian/perkebunan hanya dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Oleh karena itu (selama ini) dilakukanlah penyerahan hak atas tanah oleh masyarakat hukum adat melalui kepala adat setempat kepada negara dengan membayar rekognisi (pengisi adat) sehingga tanah tersebut jatuh menjadi tanah negara dan baru kemudian diberikan kepada perusahaan dengan hak guna usaha.

            Pada zaman orde baru yang penuh dengan penekanan, intimidasi dan sebagainya masyarakat tidak berani mengemukakan pendapat yang sifatnya tidak setuju dengan kebijaksanaan pemerintah, apalagi menentangnya karena akan berakibat fatal bagi yang bersangkutan. Dengan berakhirnya era orde baru, maka lahirlah  era reformasi. Reformasi terjadi di segala bidang kehidupan, sehingga di dalam setiap kesempatan akan selalu keluar istilah reformasi dimana rakyat mulai berani mengeluarkan isi hati dan pendapatnya bahkan kadang-kadang rakyat telah berani melakukan hujatan-hujatan yang ditujukan kepada pemerintah sehingga seakan-akan reformasi identik dengan kebebasan yang tanpa batas (Syafril, 2000 : 2), termasuk dalam hal ini adalah mengungkit kembali eksistensi hak guna usaha yang berasal dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Oleh pemerintah dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 tahun 1999 tentang  Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam persoalan ini permasalahannya adalah bagaimana kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat yang telah menjadi hak guna usaha setelah keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tersebut di atas?. Apakah hak ulayat tersebut setelah berakhir jangka waktu hak guna usaha  akan tetap menjadi tanah negara atau kembali menjadi hak ulayat?

 

II. KEDUDUKAN HAK GUNA USAHA SELAMA INI

            Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hak guna usaha diatur dalam Pasal 28 – 34 UUPA dan diatur lebih lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Pasal 28 UUPA dengan tegas menyatakan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dengan demikian tanah dengan hak milik tidak dapat diberikan dengan hak guna usaha. Jadi hak guna usaha tidak dapat terjadi atas suatu perjanjian antara pemilik suatu hak milik dengan orang lain (A.P. Parlindungan, 1990 : 126).

            Pada zaman orde baru dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun-nya, dilakukanlah pembangunan di segala bidang baik berupa pembangunan fisik maupun pembangunan ekonomi khususnya pembangunan sektor pertanian dan perkebunan. Untuk pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan tersebut diperlukan tersedianya tanah yang luas dengan hak guna usaha dimana tanah tersebut berasal dari tanah negara. Kenyataannya tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sangat terbatas, sedangkan untuk pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan memerlukan tanah yang sangat luas, minimal 5 hektar, bahka dalam Penjelasan UUPA ditegaskan bahwa tanah hak guna usaha yang luasnya  25 hektar atau lebih harus ada investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik. Jadi hak guna usaha dengan investasi modal oleh investor diberikan minimal 25 hektar.

            Berdasarkan kenyataan bahwa tanah yang dikuasai langsung oleh negara sangat terbatas, maka hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih luas merupakan salah satu cara untuk mendapatkan tanah bagi pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan. Memang Pasal 3 UUPA memberikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa  serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang  dan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa misalnya berdasarkan hak ulayat yang bersumberkan hukum adat, masyarakat-masyarakat hukum adat yang bersangkutan menghalang-halangi pemberian hak guna usaha yang dilakukan oleh pemerintah, jika pemerintah misalnya hendak melaksanakan pembukaan secara besar-besaran dan teratur dalam rangka proyek-proyek besar untuk penambahan makanan, perkebunan dan transmigrasi, maka hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tidak boleh dijadikan penghalang. Jika hak ulayat dari masyarakat hukum adat ini dapat menghambat dan menghalang-halangi suatu usaha pemerintah, maka kepentingan umum akan kalah terhadap kepentingan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Ini tidak dapat dibenarkan, dengan lain perkataan, kepentingan suatu masyarakat hukum adat harus dapat dikesampingkan demi kepentingan nasional dan negara yang lebih luas (Gautama, 1981 : 26).

            Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hak guna usaha di atur dalam Pasal 28 – 34 UUPA dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Pasal 28 UUPA dengan tegas menyatakan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dengan demikian tanah hak milik tidak dapat diberikan dengan hak guna usaha, sehingga hak guna usaha tidak dapat terjadi atas suatu perjanjian antara pemilik suatu hak milik dengan orang lain (Parlindungan, 1990 : 126).

            Pada zaman pemerintahan Orde Baru dengan pencanangan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), dilakukanlah pembangunan di segala bidang, terutama sektor ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian dan perkebunan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan melalui Repelita, terutama sektor pertanian dan perkebunan, negara memerlukan tanah yang luas untuk diberikan dengan hak guna usaha, sedangkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara sangatlah terbatas sekali bahkan tidak ada lagi yang dapat diperuntukkan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan bagi pengusaha (investor). Tanah yang masih tersedia dan cukup luas adalah hak ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dengan perantaraan penguasa/ketua adatnya. Oleh karena itu ketentuan Pasal 3 UUPA, yang katanya sebagai bentuk pengakuan terhadap hak ulayat, tetapi pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan kepetingan nasional dan negara. Kalau negara menghendaki untuk keperluan pertanian dan pekebunan, maka masyarakat hukum adat tidak boleh menghalang-halanginya, karena kalau hal itu terjadi maka berarti masyarakat hukum adat telah menghalang-halangi pembangunan nasional yang merupakan kepentingan umum. untuk mewujudkan lebih operasional dari ketentuan Pasal 3 UUPA tersebut, oleh Pemerintah dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Menurut Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi.

            Dalam pelaksanaan pembebasan tanah menurut Permendagri tersebut harus dilakukan melalui suatu panitia pembebasan tanah dimana panitia tersebut dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku dengan azas musyawarah antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam musyawarah kedudukan para pihak adalah sama. Adanya Panitia Pembebasan Tanah berperan sebagai mediator antara pihak yang memerlukan tanah dengan sipemilik atau penguasa tanah. Tetapi yang sering terjadi pihak panitia pembebasan tanah berpihak kepada yang memerlukan tanah, bahkan kadang-kadang dalam musyawarah, Panitia Pembebasan Tanah seakan-akan sebagai wakil pihak yang memerlukan tanah (Syafril, 1996 : 18).

            Setelah dilakukan pelepasan hak oleh pemilik atau penguasa hak atas tanah, maka tanah tersebut menjadi tanah Negara dan Pemerintah akan memberikan tanah tersebut kepada pengusaha (investor) dengan hak guna usaha. Namun seharusnya pembebasan tanah untuk keperluan swasta (pertanian dan perkebunan) pada azasnya harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan denagn pemberian ganti rugi dengan berpedoman kepada azas musyawarah.

            Mengenai jangka waktu hak guna usaha Pasal 29 UUPA paling lama 60 tahun, termasuk perpanjangannya. Kalau hak guna usaha tidak diperpanjang, jangka waktunya paling lama hanya 35 tahun. Setelah habis jangka waktu 35 tahun tersebut, atau 60 tahun setelah diperpanjang, maka hak guna usaha hapus atau berakhir. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, dimana setelah jangka waktu hak guna usaha dan perpanjangannya berakhir (60 tahun), menurut Pasal 8 ayat (2) kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak guna usaha di atas tanah yang sama (Harsono, 2000 : 74).

            Setelah berakhirnya atau hapusnya hak guna usaha, UUPA secara eksplisit tidak mengatur mengenai status atau kedudukan tanah  hak guna usaha tersebut. Namun kenyataanya selama ini, hak guna usaha yang telah berakhir,  tanahnya tetap menjadi tanah negara, tidak kembali menjadi hak ulayat walapun tadinya tanah tersebut berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini akan berakibat suatu saat habisnya hak ulayat masyarakat hukum adat dari permukaan bumi Indonesia. Hal ini memang disengaja oleh pemerintah dengan adanya ketentuan Pasal 3 UUPA yang seakan-akan mengakui eksistensi hak ulayat, tetapi sebenarnya menghendaki habisnya hak ulayat.

            Kalau dalam UUPA tidak secara tegas diatur tentang status atau kedudukan hak guna usaha yang telah berakhir, tetapi dalam Peraturan pemerintah Nomor 40 tahun 1996 secara tegas dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (2) bahwa dengan hapusnya hak guna usaha mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara.

III. KEDUDUKAN HAK GUNA USAHA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN  MENTERI NEGARA AGRARIA  NOMOR 5 TAHUN 1999

            Dengan lengsernya Suharto dari kursi kepresidenan berakhirlah era kepemimpinan yang penuh dengan pengekangan dan kebabasan mengeluarkan pendapat. Muncullah era reformasi atau identik dengan era kebebasan, dimana istilah reformasi telah melenceng dari pengertian yang sesungguhnya, sehingga reformasi diindentikkan dengan kebebasan yang tanpa batas.

            Dengan telah bebasnya orang mengeluarkan pendapat, maka hal-hal yang dalam masa pemerintahan Orde Baru merupakan hal yang tabu, sekarang sudah merupakan hal yang biasa saja. Khususnya dalam masalah hak ulayat yang selama ini telah dilepaskan kepemilikan atau penguasaannya, diungkit kembali oleh sebagian masyarakat yang merasa pelepasannya atau pembebasannya dilakukan dengan paksaan atau intimidasi. Hal ini mencemaskan para investor yang telah mengeluarkan modal yang besar untuk melakukan investasi dengan membuka usaha perkebunan dengan hak guna usaha atas izin pemerintah sebelumnya. Kasus-kasus seperti ini tidak jarang menimbulkan persengketaan antara bekas pengusasa hak ulayat atau ahli warisnya dengan pengusaha.

            Salah satu caranya adalah dengan dikeluarkannya oleh Pemerintah Paeraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang terdiri atas 6 pasal. Pasal 1 angka 1 mencantumkan pengertian hak ulayat yaitu kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

            Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa dengan keluarnya Permenag Nomor 5 tahun 1999 ini, merupakan alat untuk mematikan hak ulayat itu sendiri. Menurut pendapat tersebut, hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan dalam Pasal 3 yang menyatakan pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 :

1.      sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria;

2.      merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.

            Menurut Pasal 2, pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

a)      terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;

b)      terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan

c)      terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

            Dalam suatu sosialisasi mengenai Permenag Nomor 5 tahun 1999 ini pada tahun 2000 di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat dinyatakan oleh Deputy Kepala Badan Pertanahan Nasional bahwa dengan berlakunya Permenag Nomor 5 Tahun 1999 ini, hak ulayat semakin kuat keberadaannya. Hal ini disebabkan karena Hak Guna Usaha yang berasal dari hak ulayat masyarakat hukum adat yang telah berakhir jangka waktunya dapat kembali menjadi hak ulayat. Kalau akan diperpanjang Hak Guna Usahanya haruslah berdasarkan persetujuan baru antara masyarakat hukum adat dengan pemegang Hak Guna Uasaha tersebut. Demikian pula terhadap pelepasan hak ulayat untuk keperluan pertanian atau perkebunan dan keperluan lainnya yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktunya habis atau tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau diterlantarkan sehingga Hak Guna Usaha tersebut hapus, maka penggunaan selanjutnya haruslah dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Demikian secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (3) Permenag Nomor 5 tahun 1999 tersebut.

 

 

 

 

IV. KESIMPULAN

            Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan Hak Guna Usaha yang berasal dari hak ulayat masyarakat hukum adat yang dilepaskan kepemilikan atau penguasaannya berdasarkan ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 serta praktek pelaksanaannya yang terjadi selama ini, tanah tersebut tetap menjadi tanah negara. Kalau jangka waktunya berakhir maka tanah tersebut tetap kembali menjadi tanah negara. Namun setelah keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999, kedudukan tanah Hak Guna Usaha yang berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat apabila jangka waktunya telah berakhir atau Hak Guna Usaha tersebut hapus berdasarkan ketetentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tanah yang telah dilepaskan tersebut kembali menjadi hak ulayat masyarakat hukum adat, bahkan terhadap penggunaan hak ulayat untuk usaha pertanian atau perkebunan yang memerlukan Hak Guna Usaha dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu. Jadi tidak perlu hak ulayat tersebut jatuh menjadi tanah negara lebih dulu sebagaimana yang terjadi selama ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

 

 

Gautama, Soedargo, 1981, Tafsiran Undang-Undang Pokok Araria, Cetakan Kelima, Penerbit Alumni, Bandung.

 

Harsono, Boedi, 2000, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djambatan Jakarta.

 

Parlindungan, A.P.,  1990, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Penerbit Alumni, Bandung.

 

Syafril, 1996, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pertanahan dan Pelaksanaannya, Makalah Disajikan Dalam Seminar Sehari Hak Azasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Tanggal 13 April 1996.

 

Syafril, 2000, Pengaruh “Back To Nagari” Sebagai Bias Reformasi Terhadap Kehidupan Rakyat Dipandang Dari Sudut Hukum, Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Aplikasi Otonomi Daerah Yang Seluias-luasnya Menuju Restrukturisasi  “Back To Nagari”, Tanggal 17 – 18 Juni 2000 di Padang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]  Dosen Tetap Kopertis Wil. X Padang, dpk. pada Universitas Bung Hatta Padang

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!